KUR Sulit di Akses, PKL Malah tidak Tahu Apa itu KUR

KUR Sulit di Akses, PKL Malah tidak Tahu Apa itu KUR

KUR Sulit di Akses, PKL Malah tidak Tahu Apa itu KUR

peukan.com, JAKARTA,  – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global.

Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta mengatakan, selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan.

“Mereka tidak pernah mempersoalkan suku bunga, selama mudah diakses tidak masalah untuk UMKM. Sayangnya hal ini justru tidak menjadi perhatian oleh pemerintah,” katanya, akhir pekan.

Pemerintah lebih menganggap penurunan bunga KUR sebagai solusi bagi persoalan modal UMKM. Kini bunga KUR telah ditetapkan 12 persen pertahun dari sebelumnya 22-23 persen pertahun.

Pemerintah bahkan menjadikan KUR sebagai salah satu pendorong kebijakan ekonomi makro dalam paket kebijakan September 1 untuk point penguatan peran koperasi dan UMKM.

Namun penelitian CRI beberapa waktu lalu terutama di Jawa Timur menemukan sebagian besar nasabah KUR adalah para pelaku usaha yang telah bankable.

“Pelaku usaha mikro seperti PKL atau pedagang kecil justru banyak yang tidak tahu apa itu KUR,” katanya.

Menurut dia, subsidi bunga KUR yang nilainya triliun rupiah itu cenderung salah sasaran ketika diberikan kepada perbankan penyalur KUR agar mau menekan suku bunga mereka.

“Ini seperti memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah untuk meminta bank BUMN berpihak pada usaha mikro kecil,” katanya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 pagu subsidi bunga kredit program secara keseluruhan sebesar Rp2,5 triliun.

Anggaran subsidi bunga KUR mencapai Rp400 miliar. Apabila anggaran subsidi bunga KUR tersebut kurang, maka pemerintah akan menggunakan pagu subsidi bunga kredit secara keseluruhan.(ant/data2)

WOL

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Turun dari 12% menjadi 9 Persen

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Turun dari 12% menjadi 9 Persen

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Turun dari 12% menjadi 9 Persen

Peukan.com, Jakarta, - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa turun lagi dari angka 12 persen tahun ini menjadi 9 persen tahun depan.

Salah satu pertimbangan utamanya adalah agar 56,7 juta unit UKM yang ada di Indonesia mampu menjadi penopang perekonomian nasional di tengah kelesuan ekonomi global.

“Kami usulkan pada 2016, bunga KUR khusus di sektor mikro bisa turun lagi menjadi 9 persen,” ujar Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Braman Setyo di Surabaya, Kamis (3/9).

Apabila usulan ini diterima, kebijakan pemerintah menurunkan kembali KUR dinilainya tak hanya mampu mendorong ketahanan eknonomi nasional, namun juga dipercaya akan mampu memenuhi kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM agar sebanyak 1 juta usaha mikro kecil (UMK) bisa naik kelas. 

“Targetnya di akhir 2016 jumlah UMK bisa mencapai 800 ribu unit usaha dari sebelumnya hanya 602 ribu. Sementara usaha kecil bisa naik kelas menjadi usaha menengah dan seterusnya,” ujar Braman.

Braman mencatat sampai 3 September 2015, dana KUR yang sudah tersalurkan ke masyarakat mencapai Rp 450 miliar semenjak diluncurkan pada 18 Agustus lalu. Sementara total target Rp 30 triliun dana KUR harus sudah bisa terserap. 

“Penyaluran KUR cukup cepat, dan kami sudah amanahkan tiga bank yakni BRI, BNI, dan Mandiri untuk bisa menyalurkan KUR ke sektor UMKM,” ujar Braman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo ini.

Di sisi lain ia menerangkan, perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh akan dinaikkannya tingkat suku bunga The Fed mendorong negara-negara dunia untuk melakukan berbagai kebijakan moneter dan fiskal.

Kementerian Koperasi dan UKM sendiri sejauh ini tengah melakukan pemantauan pengaruh pelemahan rupiah terhadap pelaku UKM. Diperkirakan rata-rata UKM yang menggunakan bahan baku impor omsetnya menurun hingga 15 persen.

Namun Braman mengatakan dengan diberikannya akses permodalan yang luas maka ia berharap sektor UKM mampu bertahan dan bisa berdaya saing apalagi menghadapi pasar bebas ASEAN di akhir tahun ini. Selain penyaluran KUR oleh tiga bank, dikatakan UKM juga butuh back up akses permodalan dengan cara penjaminan. 

“Harus diingat, 40 persen masalah UMKM adalah permodalan, dan Perum Jamkrindo dan Asippindo kami butuhkan untuk memberikan penjaminan kepada UKM,” ujarnya. (gen)

Jamkrindo Jamin Tiga Bank Penyalur KUR

Jamkrindo Jamin Tiga Bank Penyalur KUR

Jamkrindo Jamin Tiga Bank Penyalur KUR

peukan.com,Jakarta | Perum Jamkrindo, siap menjamin kredit yang disalurkan tiga bank pelat merah. 

Ketiga bank tersebut, BNI, BRI, Mandiri merupakan bank yang didapuk pemerintah untuk menyalurkan KUR. Pemerintah tahun ini rencananya akan tancap gas menyalurkan tiga jenis KUR berjumlah Rp30 triliun. Sementara Perum Jamkrindo, sebagai satu-satunya BUMN bidang penjaminan, menargetkan tahun ini mampu menggapai volume penjaminan sebesar Rp81,78 triliun.

“Artinya, dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS-red) ini, kami berharap target penjaminan kami bisa terpenuhi,”  ujar Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar di 

acara Pameran BUMN Indonesia Hebat di Parkir Selatan Senayan Jakarta Jumat (21/08/2015)

Acara penandatangan PKS  telah  dilakukan pada pekan lalu (13/08/2015) di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam acara itu, hadir  Dirut Jamkrindo, Direktur Penjaminan Bank Jamkrindo Bakti Prasetyo dan direksi dari BNI, BNI dan Mandiri. Diding, yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) berujar bahwa Asippindo dengan cara co-guarantee, juga akan saling memback- up dengan volume total penjaminan mencapai Rp100 triliun lebih.

Deputi Menteri Koperasi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo mengapresiasi tekad tersebut. Ia menyatakan bahwa kemitraan antara industri penjaminan dan perbankan penyalur KUR ini diyakini mampu meningkatkan  akses 

pembiayaan bagi  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  Apalagi kini presiden telah menurunkan bunga kredit mikro pelaku usaha Sehingga harapannya kegiatan ekonomi masyarakat semakin bergairah  dan mampu meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja.

“Bapak presiden dalam Sidang Kabinet terbatas lalu mengatakan  menurunkan tingkat suku bunga KUR dari yang selama ini besarnya 22 % efektif per tahun turun secara signifikan menjadi 12 % efektif per tahun mulai bulan Juli 2015,” ujar Braman. Ia melanjutkan beberapa Kebijakan terbaru itu adalah dengan dikeluarkannya tiga jenis KUR.  

Yakni KUR Mikro dengan plafond maksimum Rp 25 juta (subsidi bunga 7%), kebijakan Operasional KUR Ritel dengan plafond di atas Rp 25 juta s/d Rp 500 juta (subsidi bunga 3%) dan KUR TKI dengan suku Bunga 12% (subsidi bunga 12%) termasuk collection fee sebesar  5%.

“Khusus kami memberikan kebijakan Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan sebesar 3% bagi KUR Mikro dan KUR Ritel,” ujar Braman Setyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Pelaku Penjaminan

Direktur Penjaminan Bank Perum Jamkrindo Bakti Prasetyo mengatakan potensi penjaminan di Indonesia sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat 58 juta unit usaha  dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 97,16%. 

Menilik data Kemenkop UKM RI per Juni 2015, sayangnya hingga kini keberpihakan kredit perbankan terhadap UMKM sekitar 39,18% atau 22,15 juta unit usaha yang baru memanfaatkan akses perbankan

“Oleh karena itu solusinya adalah dengan UU penjaminan akan dapat dimanfaatkan lebih besar lagi oleh UMKM,” ujar Braman.

Untuk mengkover jumlah pelaku usaha UMKM yang belum memanfaatkan akses perbankan diperlukan institusi perusahaan penjamin yang tergabung dalam Asippindo berjumlah 19 perusahaan penjaminan. Antara lain perusahaan umum Jamkrindo, 15 perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida Jatim, Jabar, Riau, Bali Mandara, Sumsel, Sumbar, NTB bersaing, NTT, Kalsel, Bangka Belitung, Kaltim, Kalteng, Papua, Banten, dan Jateng). Sementara tiga lagi dari swasta adalah PT. PKPI, PT. UAF Jaminan Kredit, dan PT. Jamkrindo Syariah.

Dengan adanya Asippindo dan khususnya Perum jamkrindo maka diharapkan Volume kredit perbankan akan semakin meningka, meningkatnya jumlah debitur mikro. “Yang pasti kami berharap UMKM semakin mampu untuk membayar angsuran dan secara umum pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan pemerataan pendapatan akan terjadi,” ujar Bakti Prasetyo. (tim)

(tim)