PEUKAN.COM: nasional

Showing posts with label nasional. Show all posts

5 Tanda Kesejahteraan Masyarakat Menurun

foto/aceh terkini

Peukan.com, Tengok bagaimana kabar Rupiah terhadap Dollar Amerika hari ini? Kondisi ekonomi Asean yang sedang melemah secara langsung adalah imbas dari pelemahan sektor ekonomi di negeri China. Seperti yang diketahui, selama satu dekade terakhir, China menjadi puncak dari segala macam pondasi ekonomi yang membangun negara-negara maju di kawasan Asean. Jika China melemah, maka dampaknya nyata terjadi di Asean, termasuk yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia.

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan ekonomi Indonesia yang melambat akan membawa dampak siginifikan pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Lantas apa tanda-tandanya? Dikutip dari laman Tempo, berikut adalah 5 tanda mundurnya kesejahteraan masyarakat:

1. Meningkatnya angka inflasi dari sektor pangan

Inflasi adalah salah satu indikator utama dari kesejahteraan masyarakat. Secara hitungan tahunan, hingga pertengahan tahun 2015 ini, inflasi bahan pangan telah mencapai 8,28 persen. Meski inflasi dari nilai suku bunga, nilai tukar rupiah dan harga bahan baku umum bisa dikendalikan, namun inflasi di sektor pangan berdampak langsung pada masyarakat dan daya beli

2. Upah buruh menurun

Tingginya inflasi dari harga-harga bahan pangan ternyata telah menggerus pendapatan yang diterima sebagian besar buruh di Indonesia. Dicatat oleh Indef, sejak Januari tahun lalu hingga Juli 2015 ini upah buruh telah terus turun dan tergerus menjadi Rp. 39.383 dari yang sebelumnya hanya tergerus di angka Rp. 37.887.

3. Daya beli masyarakat anjlok

Indikator lainnya yang menunjukkan turunnya kesejahteraan masyarakat Indonesia terjadi dapat dilihat dari menurunnya indeks konsumsi rumah tangga. Pada triwulan I 2015 lalu, indeks konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di angka 5,1 persen. Sedangkan di triwulan ke II hanya meningkat sebesar 4,9 persen. Pertumbuhnnya sangat-sangat kecil.

4. Angka pengangguran melonjak

Satu hal yang paling ditakuti oleh masyarakat kecil menengah di Indonesia adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kenyataannya, pertumbuhan sektor riil dan manufaktur Indonesia justru semakin merosot. Membuat ancaman ledakan pengangguran di akhir tahun nanti. Apalagi data terbaru menunjukkan elastisitas penyerapan tenaga kerja jeblok menjadi hanya sekitar 180 ribu orang per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Bayangkan 180 ribu orang dari angkatan kerja di Indonesia yang berjumlah puluhan juta orang.

5. Kemiskinan meningkat drastis

Indikator paling nyata dari mundurnya kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang justru makin meningkat. Angka pengangguran yang semakin bertambah tentu berdampak langsung pada bertambahnya jumlah penduduk miskin tanpa pekerjaan. Indef mencatat, sejak September tahun lalu, Indeks kemiskinan Indonesia tumbuh menjadi 11,50 persen per Maret 2015. Artinya jika hari ini penduduk Indonesia ada 237 juta jiwa (sensus penduduk tahun 2010), maka setidaknya ada 27 juta dua ratus ribu ribu penduduk miskin di Indonesia. Ironis! (CAL)

Pengusaha, Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid II Atasi PHK

Peukan.com, Jakarta -Pemerintah akan meluncurkan paket besar kebijakan ekonomi jilid II. Bagi kalangan pengusaha, paket baru ini harus punya dorongan agar ada upaya pencegahan dan pemulihan soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta agar pemerintah memperkuat demand side dan langsung efektif dalam jangka pendek.

Bahlil mengatakan, paket kebijakan jilid I lebih mendorong supply side seperti produksi dan investasi berjangka panjang. Paket ini berusaha memperbaiki alur perekonomian dari hulu terlebih dahulu. Paket ini menurut Bahlil, belum langsung berdampak bagi perekonomian dalam jangka pendek.

Paket ini masih menunggu waktu yang panjang untuk langsung dapat menggairahkan perekonomian nasional. Hal ini, lanjut Bahlil, dapat dimengerti sebab membangun industri dan hulu perekonomian nasional tidak bisa hanya dalam hitungan bulan.

Sehingga Hipmi mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan paket kebijakan jilid II yang berfokus pada penguatan permintaan (demad side) yakni memperkuat daya beli dan efektif dalam jangka pendek.

"Kita usul agar paket ini perkuat demand side perekonomian kita dan dalam jangka pendek langsung nendang,” kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia hari ini di Jayapura, Papua dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2015).

Kebijakan ini akan mendorong perdagangan, memperkuat logistik, dan jaringan distribusi. Dari sisi produksi akan memulihkan produksi yang sebelumnya menurun.

“Ini kan banyak penurunan kapasitas produksi, jadi existing-nya berkurang. Ini akan hidup lagi. Tidak perlu bangun produksi baru. Cuma hidupkan yang sebelumnya sudah mati,” papar Bahlil.

Hipmi menilai kebijakan ini akan menyerap kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahlil mencontohkan,

pertama soal penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),Penurunan harga ini merupakan langkah yang paling relevan baik dari sisi harga di pasar dunia maupun dampaknya bagi harga pokok produksi di industri dan distribusi.

“Kalau turun dampaknya langsung kena baik di sisi produksi, distribusi, transportasi publik, sebab komponen BBM ini dominan sekali,” pungkas Bahlil.

Kedua, menurut Bahlil pemerintah segera menyingkirkan segala hambatan yang memperlambat serapan anggaran, baik dari proses tender hingga pembayaran pengadaan dan proyek-proyek pemerintah.

“Misalnya, tender sudah jalan, modal ada, tapi administrasi pembayaran atau payment dari birokrasinya bisa lama. Bottleneck-nya bisa di-payment di Kemenkeu, ada banyak proses administrasi dan dokumen lagi, deregulasi juga disini dong. Ini yang bikin realisasinya masih seret terus,” ujar Bahlil.

Ketiga, guna meningkatkan daya beli dan lapangan kerja, pemerintah mengeluarkan dan mempercepat paket-paket proyek padat karya di berbagai daerah.

“Sebenarnya kan proyek-proyek ini sudah ada di proyek infrastruktur mulai dari bangun jalan, bendungan, pelabuhan, jembatan dan sebagainya. Dipercepat saja!” kata Bahlil.

(hen/hen)

detik

SKB Dari Tiga Menteri Untuk Percepatan Dana Desa

Peukan.com, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait yaitu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2015. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertempat di kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Dalam sambutannya JK mengatakan apresiasinya terhadap penerbitan SKB tiga menteri yang bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Desa yang dianggap berbelit-belit. “Diperlukan pedoman yang lebih sederhana tapi tetap sesuai dengan regulasi, baik dari Kemendesa dan Kemendagri, maupun Keuangan sebagai instansi struktural agar aturannya tetap satu. Dengan payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan Dana Desa di desa, sehingga aturan yang berbelit-belit bisa segera dipangkas,” ujar Kalla.

Dengan penerbitan SKB tiga menteri ini diharapkan percepatan penyerapan Dana Desa di desa dapat berjalan. Dana Desa, baru akan masuk ke kas desa jika pihak desa telah mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Format Perdes dan APBDes itu pun disederhanakan dan Bupati/Walikota melalui Camat didorong untuk memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa dalam menyusun Perdes tersebut.

Hingga saat ini sudah sekitar 80 persen atau sekitar Rp 20,7 triliun dana desa yang masuk ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana tersebut juga siap digelontorkan ke kas desa. Untuk monitoring dan pengawasan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Selain itu Kepala Desa juga diwajibkan untuk segera menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I dan II.

Selain itu, dengan adanya SKB ini diharapkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal, seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes), PAUD, pasar desa, tempat pelelangan ikan dan lainnya. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola dan mengutamakan pola padat karya dengan menggunakan bahan-bahan dari desa dan melibatkan masyarakat setempat.

Untuk membantu desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Dana Desa, Kemendesa akan mempercepat penyediaan tenaga pendamping desa dan memaksimalkan tenaga pendamping desa yang saat ini sudah berada di lapangan.

Pemerintah berharap, dengan dimanfaatkannya Dana Desa akan timbul dampak positif yang mampu menggerakan ekonomi desa, membaiknya infrastruktur desa, meningkatnya pendapatan masyarakat desa, serta meningkatnya semangat gotong-royong masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai SKB Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa 2015 dapat diunduh di sini

Dolar Naik Bukan Salah Jokowi

Peukan.com, MAKASSAR, — Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, nilai tukar dollar yang terus naik terhadap mata uang rupiah bukan kesalahan Presiden Jokowi.

"Tidak ada hubungan naiknya dollar dengan Pak Jokowi, apalagi dikaitkan dengan krisis ekonomi. Jangan dihubung-hubungkanlah,"

kata Puspayoga dalam sambutannya pada pembukaan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Kamis (10/9/2015).

Banyak hal yang menurut Puspayoga memicu pelambatan ekonomi, dan ini dirasakan secara global.

Menurut Puspayoga, masyarakat seharusnya bahu-membahu menciptakan iklim ekonomi yang tetap sehat dengan keyakinan dalam menjalankan roda perekonomian.

Mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali ini juga berharap provinsi di Indonesia bisa mencontoh kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dengan keyakinannya mampu tetap membawa pertumbuhan ekonomi yang stabil di Sulsel.

"Saya percaya kepemimpinan Pak Syahrul; Indonesia melambat, tetapi Sulsel tetap naik," kata Puspayoga. (Hajrah) kompas

Perlukah Kementerian BUMN membentuk Holding BUMN Per Sektor

Peukan.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo dinilai perlu mengeluarkan peraturan pemerintah guna mendukung rencana Kementerian BUMN membentuk holding BUMN per sektor pada tahun depan.

Ekonom The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengatakan pembuatan peraturan itu merupakan kebijakan paling awal yang dapat dibuat oleh Presiden RI. “Presiden perlu menunjukkan political will-nya,” katanya ketika dihubungi, Selasa (8/9/2015).

Peraturan itu dinilai perlu dibuat agar rencana induk (masterplan) terkait pembentukan holding BUMN yang sejak lama telah disiapkan oleh Kementerian BUMN dapat memiliki kekuatan hukum tetap. Selama ini, rencana induk tersebut hanya berfungsi sebagai kajian.

Dengan demikian, peraturan tersebut nantinya juga dapat menjadi acuan dalam pembentukan holding. “Peraturan itu yang nantinya akan di follow up oleh Kementerian BUMN dan BUMN,” katanya.

Seperti diketahui, rencana pembentukan holding BUMN per sektor itu telah muncul sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Pemerintah juga telah menyiapkan studi kelayakan dan rencana induk mengenai pembentukan holding tersebut.

Sunarsip mengatakan Menteri BUMN dari masa ke masa sebenarnya mendukung mengenai rencana tersebut. “Di jajaran kementerian, termasuk kementerian koordinator, rencana itu tidak ada masalah lagi,” kata mantan tenaga ahli Menteri BUMN tersebut.

Menurutnya, DPR dan pemerintah sebelum era Joko Widodo juga sebenarnya telah menyepakati soal rencana holding BUMN. Namun, sampai saat ini, rencana itu belum terwujudkan.

bisnis

Dana Desa Sangkut dan Mengendap di Kabupaten Kota

Peukan.com, Jakarta - Mengapa Penyaluran dana desa masih terhambat?. Atas informasi tersebut Pemerintah pun akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk mempercepat proses tersebut.

"‎Harus ada SKB 3 menteri sehingga 1 keputusan yang turun ke bupati, sehingga bupati juga tidak banyak keputusan, langsung. Yang penting dananya ke bawah. Senin harus sudah selesai," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Tjahjo menuturkan, ada‎ kepala daerah yang tidak berani menyerahkan dana desa, walau sudah menerima dana tersebut. Penyaluran uang tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening kepala daerah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan,

Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat belum tersalurkan secara menyeluruh. Sebagian besar dana masih tertahan di rekening kabupaten.

"Kami melihat dari rekening kabupaten tersebut ke rekening desa itu yang masih rendah, jadi kebanyakan masih bertahan di rekening kabupaten," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (3/9/2015).

‎"Ada kepala daerah yang mengembalikan ke Menkeu karena takut, atau terlalu hati-hati. Arahan Wapres, Senin selesai. Turun ke bawah, monitor, dan sebagainya," ujar dia.

kepala daerah tidak usah takut menyalurkan dana desa, karena pemerintah pusat telah menyiapkan pendamping. Pendamping bertugas untuk memberitahukan langkah-langkah penggunaan dana desa tersebut.

"‎Kita tidak membiarkan mereka sendiri, pendamping sudah direkrut Kemendes dan sudah bisa mengkover semua desa yang ada di Indonesia," tutur dia.

"Jadi pendamping itu yang akan mengingatkan dan memberikan pendampingan dengan memakai dana. Kalau bupati atau walikota yang enggak bener nanti ditegurnya sama Pak Mendagri," tambah Bambang.

Bambang juga menuturkan dari total Rp 20,7 triliun‎ dana desa yang disiapkan dalam APBN-P 2015 telah ditransfer 80 persen atau sekitar Rp 16 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

"‎Memberikan semacam bantalan sosial buat masyarakat desa dalam kondisi ekonomi semacam ini maupun kemungkinan ancaman elnino," tandas Bambang.

Sementara itu Bupati Bireuen, Ruslan M Daud mendapat pujian dari Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar atas kinerjanya memantau penggunaan dana desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengajak kepada para kepala daerah untuk turun langsung mengawasi dan mempercepat proses penggunaan alokasi dana desa yang sudah dicairkan pemerintah pusat.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menilai para kepala daerah harus segera melakukan percepatan pencairan dana desa agar segera bisa digunakan oleh masyarakat desa.

"Pencairan harus dipercepat agar bisa segera digunakan. Karena penggunaan dana desa bisa membantu penyerapan anggaran dan mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat," ujar Marwan dilansir dari laman Kementerian Desa, Kamis (3/9/2014).

Komunitas Kreatif, Penting Kata Menteri Desa

Peukan.com - Komunitas kreatif menjadi hal penting untuk memperkuat akselerasi pemberdayaan masyarakat desa. Lantaran alasan itu, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, kementeriannya menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu poin kunci dalam mempercepat pembangunan desa. Komunitas ini akan memiliku daya ungkit lebih kuat dibanding hanya memberi pelatihan kepada aparat desa.

"Keberadaan komunitas-komunitas masyarakat desa ini sangat penting. Banyak ide dan gagasan kreatif akan muncul melalui komunitas desa, kemudian pelaksanaan ide itu pun akan memberi pengaruh yang jauh lebih gebyar dibanding menjalankan program sendiri-sendiri. Dalam komunitas desa ada unsur gotong royong dan kebersamaan yang kuat," ujar Menteri Marwan pada Rabu (2/9/2015).

Bentuk komunitas masyarakat desa, lanjut Marwan, bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan desa. Misalnya, dibangun komunitas kreatif anyaman bambu, komunitas perajin kayu, batik, komunitas bengkel kreatif tukang becak dan tukang ojek, termasuk komunitas kesenian masyarakat. "Dengan adanya komunitas, akan banyak ide-ide kreatif bermunculan sehingga desa akan berkembang dan terus berkembang," imbuhnya.

Menteri Marwan mengatakan telah menyusun program unggulan yang menyasar pemberdayaan komunitas desa-pedesaan. Pendekatan ini menjadi langkah taktis dalam mempercepat kemandirian desa yang dijalankan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD). Termasuk, melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha di tingkat desa dengan pelatihan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa, akan dilakukan juga fasilitasi bagi komunitas-komunitas masyarakat desa demi meningkatkan kemampuan advokasi agar kepentingan desa bisa diperjuangkan secara maksimal. Misalnya, pada desa yang memiliki lahan luas namun belum tergarap maksimal, komunitas petani desa dapat melakukan advokasi ke kementerian pertanian ataupun ke BUMN yang menjalankan usaha di sektor pertanian. Contoh lain, pada desa yang kesulitan modal usaha,komunitas desa bisa mendekati dunia perbankan untuk mendapat kemudahan akeses keuangan dengan bunga yang lebih ringan.

"Intinya, akan banyak muncul gagasan kreatif jika masyarakat berjuang dan terhimpun dalam komunitas-komunitas desa. Kemudian ketika ide komunitas itu ditawarkan ke pihak lain, daya dorongnya akan sangat kuat dibanding menjalankan usaha sendiri-sendiri," kata Marwan.

kompas

Stabilitas Politik Mempengaruhi Ekonomi RI

Peukan.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk segera melakukan penyelamatan agar tidak mengikuti jejak perekonomian Malaysia yang kini tergoncang. Di mana mata uangnya ringgit kini anjlok hingga ke level 4,2318 per USD, yang artinya, ringgit melemah 31 persen dalam setahun. Belum lagi cadangan devisa mereka yang kian terkikis.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pasalnya pemerintah juga harus memahami kondisi perekonomian Indonesia yang kini dikatakannya kritis akibat dipengaruhi oleh banyak variabel baik eksternal maupun internal.

"Kalau pemerintah selalu bilang bahwa tidak akan ada krisis, bilang (kondisi) baik-baik saja, sebentar lagi kita akan ikuti Malaysia," ujarnya kepada Okezone, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi, kata dia, terjadinya adu perekonomian antara dua negara adi daya Amerika Serikat (AS) dan China. Pasalnya, hal ini di luar kendali negara-negara kecil, termasuk Indonesia. Dalam hal positioning, Indonesia sebagai salah satu dari banyak negara kecil, tidak mampu mempengaruhi kondisi dunia dengan kebijakan.

"Strategi mereka (AS-China) saling beradu, menyebabkan ketidakpastian global," imbuhnya.

Sementara dalam faktor internal, dia menilai, jangan sampai Indonesia mempunyai masalah terhadap stabilitas politik. Sebab, seperti yang diketahui, politik Malaysia saat ini juga turut bermasalah, di mana pemerintahannya telah banyak mengganti jajaran menteri.

“Indonesia masih untung stabilitas politik aman. Legislatif dan eksekutif sudah sangat menyadari bahwa sudah tidak lagi berantem menghadapi hal yang sulit saat ini. Tapi itu saja tidak cukup. Kalau eksekutif harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat,” pungkas Enny.

(rzy)

Insentif Pajak bagi UKM Juga dong!

peukan.com Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja mengeluarkan fasilitas insentif libur pajak (tax holiday) untuk perusahaan besar yang berinvestasi. Namun UKM juga harus diberi insentif.

Emil Salim, mantan menteri di era Presiden Soe‎harto menilai, kebijakan tax holiday tepat di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Namun akan lebih adil bila pemerintah juga memberikan insentif kepada UKM.

"Menurut saya, tarif pajak harus ada penyesuaian. Dalam menghadapi krisis, orang-orang ngomongin tax holiday yang dikeluarkan oleh pemerintah, kenapa tak berlaku untuk UMKM. Mereka kan mendapat akibat juga dari krisis ini," ungkap Emil dalam diskusi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (31/8/2015).

Emil menjelaskan, ekonomi bukan hanya milik kalangan atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah. Jadi ketika terjadi gejolak, maka bukan hanya kalangan perusahaan atas saja yang diselamatkan.

"Jadi kan bertanya-tanya, kenapa hanya berpikir yang di atas? Yang di kelas menengah juga butuh dijaga agar tetap tumbuh," terang Emil.

Emil menambahkan, saat ekonomi melambat, maka pemerintah terus berupaya untuk menggenjot penyerapan anggaran. Termasuk juga melalui anggaran ke pemerintah daerah (pemda).‎ Menurutnya langkah tersebut sudah tepat.

(mkl/dnl)

Jamkrindo Jamin Tiga Bank Penyalur KUR

peukan.com,Jakarta | Perum Jamkrindo, siap menjamin kredit yang disalurkan tiga bank pelat merah.

Ketiga bank tersebut, BNI, BRI, Mandiri merupakan bank yang didapuk pemerintah untuk menyalurkan KUR. Pemerintah tahun ini rencananya akan tancap gas menyalurkan tiga jenis KUR berjumlah Rp30 triliun. Sementara Perum Jamkrindo, sebagai satu-satunya BUMN bidang penjaminan, menargetkan tahun ini mampu menggapai volume penjaminan sebesar Rp81,78 triliun.

“Artinya, dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS-red) ini, kami berharap target penjaminan kami bisa terpenuhi,” ujar Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar di

acara Pameran BUMN Indonesia Hebat di Parkir Selatan Senayan Jakarta Jumat (21/08/2015)

Acara penandatangan PKS telah dilakukan pada pekan lalu (13/08/2015) di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam acara itu, hadir Dirut Jamkrindo, Direktur Penjaminan Bank Jamkrindo Bakti Prasetyo dan direksi dari BNI, BNI dan Mandiri. Diding, yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) berujar bahwa Asippindo dengan cara co-guarantee, juga akan saling memback- up dengan volume total penjaminan mencapai Rp100 triliun lebih.

Deputi Menteri Koperasi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo mengapresiasi tekad tersebut. Ia menyatakan bahwa kemitraan antara industri penjaminan dan perbankan penyalur KUR ini diyakini mampu meningkatkan akses

pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi kini presiden telah menurunkan bunga kredit mikro pelaku usaha Sehingga harapannya kegiatan ekonomi masyarakat semakin bergairah dan mampu meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja.

“Bapak presiden dalam Sidang Kabinet terbatas lalu mengatakan menurunkan tingkat suku bunga KUR dari yang selama ini besarnya 22 % efektif per tahun turun secara signifikan menjadi 12 % efektif per tahun mulai bulan Juli 2015,” ujar Braman. Ia melanjutkan beberapa Kebijakan terbaru itu adalah dengan dikeluarkannya tiga jenis KUR.

Yakni KUR Mikro dengan plafond maksimum Rp 25 juta (subsidi bunga 7%), kebijakan Operasional KUR Ritel dengan plafond di atas Rp 25 juta s/d Rp 500 juta (subsidi bunga 3%) dan KUR TKI dengan suku Bunga 12% (subsidi bunga 12%) termasuk collection fee sebesar 5%.

“Khusus kami memberikan kebijakan Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan sebesar 3% bagi KUR Mikro dan KUR Ritel,” ujar Braman Setyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Pelaku Penjaminan

Direktur Penjaminan Bank Perum Jamkrindo Bakti Prasetyo mengatakan potensi penjaminan di Indonesia sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat 58 juta unit usaha dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 97,16%.

Menilik data Kemenkop UKM RI per Juni 2015, sayangnya hingga kini keberpihakan kredit perbankan terhadap UMKM sekitar 39,18% atau 22,15 juta unit usaha yang baru memanfaatkan akses perbankan

“Oleh karena itu solusinya adalah dengan UU penjaminan akan dapat dimanfaatkan lebih besar lagi oleh UMKM,” ujar Braman.

Untuk mengkover jumlah pelaku usaha UMKM yang belum memanfaatkan akses perbankan diperlukan institusi perusahaan penjamin yang tergabung dalam Asippindo berjumlah 19 perusahaan penjaminan. Antara lain perusahaan umum Jamkrindo, 15 perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida Jatim, Jabar, Riau, Bali Mandara, Sumsel, Sumbar, NTB bersaing, NTT, Kalsel, Bangka Belitung, Kaltim, Kalteng, Papua, Banten, dan Jateng). Sementara tiga lagi dari swasta adalah PT. PKPI, PT. UAF Jaminan Kredit, dan PT. Jamkrindo Syariah.

Dengan adanya Asippindo dan khususnya Perum jamkrindo maka diharapkan Volume kredit perbankan akan semakin meningka, meningkatnya jumlah debitur mikro. “Yang pasti kami berharap UMKM semakin mampu untuk membayar angsuran dan secara umum pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan pemerataan pendapatan akan terjadi,” ujar Bakti Prasetyo. (tim)

(tim)

7 Lokasi Pariwisata yang akan di label KEK

Pulau Weh Sabang-Aceh

Peukan.com,Jakarta, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan segera menyusun daftar 7 destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang diharapkan bisa selesai sebelum pada 2019. Demi mempermudah pengelolaannya, Kemenpar juga akan menjadikan destinasi-destinasi pariwisata unggulan tadi dengan 'status' Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ini mengingat dengan pemberian status KEK, destinasi-destinasi unggulan tadi bakal lebih mudah menarik investasi lantaran akan dilengkapi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait perizinan dan penanaman modal.

"Most likely ke-7 kawasan tersebut akan kami minta untuk dibentuk KEK demi kemudahan fasilitas fiskal dan non fiskal. Apalagi kelebihan utama KEK adalah One Stop Service-nya, jadi kalau investor mau beli lot kavling tidak usah jauh-jauh mengurus perizinannya," jelas Arief di Jakarta, Selasa (18/8).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sehubungan dengan penetapan KEK Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana mengintegrasikan PTSP Pusat dengan Daerah demi memberi kemudahan pengajuan izin-izin usaha yang telah dilimpahkan kepada instansi yang dipimpin oleh Franky Sibarani tersebut.

Selain integrasi dengan PTSP, rencananya industri turunan yang bergerak sesuai dengan peruntukkan KEK juga akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday. Di mana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur hal tersebut dijadwalkan keluar pada bulan ini.

"Investasi untuk kawasan pariwisata harus dipermudah karena sektor ini adalah sektor yang paling gampang menciptakan nilai tambah dengan initial investment yang relatif lebih kecil dibanding sektor lainnya," jelas Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli di lokasi yang sama.

Kendati demikian, Rizal bilang pihaknya dan Kemenpar mengaku belum menentukan ke-7 destinasi unggulan beserta anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan tersebut. Rizal hanya mengatakan, ke-7 kawasan itu nantinya dipilih berdasarkan potensi lokasi dan daya jualnya mengingat ke-7 lokasi tersebut diharapkan memiliki spesialisasi wisata masing-masing.

"Kami harap infrastruktur di kawasan-kawasan tersebut juga bisa dilengkapi. Saya akan menginstruksikan dua Kementerian di bawah saya, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk melengkapi infratsruktur-infrastruktur yang belum lengkap di 7 destinasi pariwisata tersebut," jelas Rizal.

Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat 8 KEK yang telah ditetapkan pemerintah, dimana dua diantaranya merupakan KEK Pariwisata yaitu KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan KEK Tanjung Lesung, Banten. Hingga tahun 2019, pemerintah juga berencana mengembangkan 17 KEK baru, dengan 10 diantaranya KEK Pariwisata.

Kementerian Pariwisata sendiri menargetkan jumlah wisatawan sebanyak 10 juta pelancong pada tahun ini dan 12 juta wisatawan luar negeri pada tahun depan. Hingga semester I tahun ini, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 4,65 juta orang, atau lebih besar 3,33 persen dibanding target tengah tahun pemerintah tahun ini yang sebesar 4,5 juta wisatawan.

(dim/dim)

inilah 6 menteri baru pendongkrak ekonomi Indonesia

Peukan.com, Jakarta - Rabu kemarin 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle beberapa menteri di Kabinet Kerja. Ada 3 orang menteri koordinator yang diganti.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Kamis (13/8/2015), yang pertama adalah Menteri Koodinator Perekonomian Darmin Nasution. Lulusan fakultas ekonomi Universitas Indonesia dan Paris-Sorbonne University ini adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2010-2015, menggantikan Boediono yang menjadi Wakil Presiden di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Darmin Nasution adalah Deputi Gubernur Senior BI yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), serta Ketua dan Dirjen Lembaga Keuangan.

Yang kedua adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan yang sebelumnya ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Jokowi. Penunjukkan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurahman Wahid ini sempat menimbulkan kontroversi antara Jokowi dan PDIP.

Jabatan Luhut Panjaitan terakhir di kemiliteran adalah Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Singapura.

Menteri koordinator yang ketiga adalah Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ia merupakan alumni ITB dan Boston University yang pernah 2 kali menjabat menteri, yakni Menteri Keuangan di tahun 2001 dan Menko Perekonomian pada tahun 2000 hingga 2001. Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini pernah dipenjara karena menentang terpilihnya kembali Presiden Soeharto di masa Orde Baru.

Selain 3 menko, Presiden Jokowi juga mengganti Menteri Perdagangan dengan Thomas Lembong. Pria lulusan Harvard University, Amerika Serikat.

Pendiri dan CEO Quvat Capital ini pernah berkarir di Deutsche Bank, Morgan Stanley, dan Farindo Investments. Thomas Lembong juga pernah menjadi Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Lalu, mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Bappenas. Lulusan fakultas hukum Universitas Indonesia dan Taffs University Amerika Serikat ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara BUMN serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Sofyan Djalil juga pernah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Finlandia pada tahun 2004.

Dan yang terakhir, Sekretaris Kabinet kini dijabat oleh Pramono Anung, politisi PDIP sejak tahun 1998. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dan Sekjen PDIP.

Pramono Anung dikenal sebagai salah satu orang dekat Megawati Soekarnoputri. Sebelum terjun ke dunia politik bersama partai banteng ini, Pramono Anung berkecimpung di dunia bisnis dan menjabat sebagai direktur serta komisaris di sejumlah perusahaan. (Vra/Tnt)

liputan6

PEUKAN.COM